7 TERKAYA DAN 7 TERMISKIN ACEH

Dari masa kemasa Aceh adalah sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik itu hasil pertanian, perkebunan maupun hasil tambang. Pada era masa kesultanan, Aceh pernah terkenal karena penghasilan dan perdagangan rempah-rempah, terutama lada hitam yang menjadi komoditas ekspor yang sangat penting dan menyumbang devisa paling besar bagi kesultanan Aceh. Karena begitu terkenalnya hingga dalam kehidupan rakyat Aceh dikenal sebuah pepatah “Ban trok kapai, baro tapula lada (begitu kapal tiba, baru menanam lada)”. Pepatah ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa diperlukan persiapan matang dalam hidup kalau ingin meraih kesuksesan.

Karena kekayaan yang dimiliki, hingga pada tahun 1607 tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami masa keemasan dengan mampu menguasai seluruh Sumatra hingga ke Pahang yang sekarang dikenal dengan Malaysia. Di masa ini Aceh telah mampu duduk bersanding dengan kerajaan-kerajaan hebat di dunia, seperti Turki, hindia, inggris dan lainnya.

Kegemilangan Aceh pada masa kesultanan telah memberi kemakmuran yang besar bagi masyarakatnya, sehingga kemakmuran rakyat berjalan seiring dengan perkembangan negara. Rakyat terurus dengan baik karena adanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang tidak pandang bulu. Para penyelenggara kerajaan sadar bahwa mereka ada untuk memakmurkan rakyatnya, bukan untuk menggerogoti kekayaan rakyat, sehingga rakyat ternafikan dalam kemiskinan dan kemelaratan. Karena begitu gemilangnya zaman kesultanan Iskandar Muda ini, hingga sekarang banyak orang yang merindukan kembali akan datangnya masa itu.

Sekarang Penerimaan umum APBD dimaksud tidak termasuk DAK, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Dengan demikian, bisa dikatakan 17 kabupaten/kota di Aceh tergolong miskin karena berkemampuan keuangan rendah. Kabupaten Pidie merupakan daerah yang termiskin di Aceh, yakni dengan Kapasitas Fiskal 0,0592.

Hanya empat kabupaten/kota yang masuk kategori 'sedang' yakni Kota Banda Aceh (0,8562), Kota Lhokseumawe (0,7601), Kota Subussalam (0,5087), dan Kabupaten Aceh Jaya (0,6810).Hanya dua yang masuk kategori tinggi yakni Kota Sabang (1,2823), dan Kabupaten Gayo Lues (1,0389).

Kapasitas Fiskal dihitung dengan rumusan sebagai berikut: PAD + DBH + DAU+LP-BP. Lantas angka ketemunya dibagi dengan jumlah penduduk miskin. LP adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, BP adalah Belanja Pegawai. Jumlah penduduk miskin yang dipakai untuk menghitung berdasar data BPS Tahun 2011 dan perhitungan mengacu realisasi APBD Tahun Anggaran 2011.
"Peta Kapasitas Fiskal dapat dipergunakan untuk pengusulan pemda sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, dan hal-hal lain yang diatur secara khusus," terang Agus Martowardojo dalam Permenkeu Nomor 226 itu.

Sementara, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, angka Kapasitas Fiskal juga bisa sebagai ukuran kinerja bupati/walikota. Jika angkanya rendah, maka kinerja bupati/walikotanya juga berarti rendah, dalam hal kemampuan mengalokasikan anggaran."Angka-angka itu bisa untuk menilai kemampuan kepala daerah dalam mengalokasikan anggaran dan juga perhatiannya terhadap masyarakat miskin," ujar Uchok Sky Khadafi kepada koran ini di Jakarta, kemarin (13/1).

Pasalnya, kata Uchok, formula penghitungan Kapasitas Fiskal ini juga menggunakan Belanja Pegawai. Semakin besar Belanja Pegawai, maka Kapasitas Fiskalnya semakin rendah. Begitu pun, jika jumlah penduduk miskin besar, Kapasitas Fiskalnya juga makin rendah.

"Kapasitas Fiskal rendah karena kepala daerahnya lebih mementingkan Belanja Pegawai. Kalau pegawainya sudah kenyang, sisa-sisannya baru untuk rakyat miskin," ujar Uchok pedas. Juga bisa untuk melihat mampu tidaknya bupati/walikota berinovasi dalam menggali sumber PAD. Bila PAD rendah, Kapasitas Fiskal juga pasti rendah.

• Sebab Aceh Menduduki Peringkat Ke-7 Terkaya di Indonesia.

 Aceh telah memebelanjakan sekitar Rp.19 Triliun pada tahun 2011, dan di perdiksikan sekitar Rp.20 Triliun di belanjakan pada akhir tahun 2012, sebagian anggaran belanja tersebut di tunjang dengan dana otonomi khusus yang di berikan kepada aceh sejak 2008 secara keseluruha, Sejak tahun 2008-2012 aceh membelanjakan sekitar Rp.91 Triliunn, nilai anggran tersebut lebih besar dari semua Provinsi di Sumatera dan menepatkan aceh sebagai Provinsi Terkaya  ke-7 di Indonesia. Namun yang amat di sayangkan, kekayaan Aceh bukan diukur dari Pendapatan Daerah Bruto(PDB)nya, tapi dari banyaknya anggaran belanja provinsi Aceh dibandingkan daerah lain.
Padahal telah kita ketahui, aceh memiliki banyak Sumber Daya Alam meliputi :
    -Minyaki Bumi
    -Gas
    -Tambang Emas
Dari sektor Industri meliputi :
   -PT.Arun
   -PT.Pupuk Iskandar Muda
   -PT.Asean Aceh Fertilizer
   -Semen Andalas
   -Exxon Mobil,dll
     

  Dan juga dari sektor Perikanan & Kelautan Aceh merupakan pilar PDB yang cukup lumayan tinggi, Namun sayang itu semua tidak dapat kita manfaatkan kan kita pergunakan seefektif & seefesien mungkin. Mutu pendidikan kita yang kurang teropen oleh pemerintah, membuat kita tidak mampu untuk menguasai Sumberb Daya Alam yang kita miliki.

• Sebab Aceh Menduduki Peringkat Ke-7 Termiskin di Indonesia.

             Anggran tersebut belum berimbas kepada perbaikan secara senikfikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program (PECAPP), yang didukung Bank Dunia dan Ausaid Aceh saat ini menjadi Provinsi Termiskin ke-7 di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 20,98 %,jumlah penduduk aceh sekitar 4,3 juta jiwa angka tersebut di atas rata-rata nasional yang sebesar13,3%
            Aceh, Provinsi yang memiliki 12 Kabupaten daerah tertinggal. Namun,yang memperhatinkan soal kemiskinan.hasil sensus nasional terbaru BPS menyebutkan angka kemiskinan di wilayah paling Barat Indonesia itu masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. 

• Perbandingan dengan APBD yang diterima aceh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

  1.APBD ACEH Tahun 2009 Rp.9.700.000.000.000.00
  2.APBD ACEH Tahun 2010 Rp.6.244.669.139.164.00
  3.APBD ACEH Tahun 2011 Rp.7.089.389.677.661.00

           Alangkah ironis nya dengan anggaran sebesar itu, masyarakat Aceh masih terpuruk dalam jurang kemiskinan.intervensi politik dalam penyusunan strategi anggaran juga menjadi penyebab ketidak efisienan anggraran dan juga pemerintah Aceh masih mengutamakan pembangunan di mana-mana tanpa memandang penting nya peningkatan mutu pendidikan di Aceh, hal ini di tambah lagi dengan indikasi korupsi yang masih tinggidi Aceh data yang di liris oleh salah satu lembaga anti korupsi yang menempatkan aceh sebagai provinsi terkorup ke-2 di Indonesia. selain itu, Aceh juga di kenal sebagai salah satu daerah yang kerap terlambat dalam mengesahkan APBD. Hal itu berdampak kepada kecilnya realisasi atau penyerapan anggran pada tahun berjalan.kondisi ini sejak tahun2008.intervensi politik merupakan salah satu penyebab keterlambatan itu.

           Padahal, untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Aceh sangat membutuhkan peningkatan mutu pendidikan. tapi alokasi peningkatan mutu ini sangat kecil, belanja pegawai yang justru sangat besar.
          

           Kemajuan Aceh sekarang berpulang kepada pemimpin kita yang baru, Apabila pemimpin kita masih mengutamakan pembangunan di bandingkan dengan peningkatan mutu pendidikan, jangan harap Aceh akan bebas dari lembah jurang kemiskinan. Dan juga pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.

DEDI HARDIAN

1201101010168

PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

MATAKULIAH:     INTRODUCTION  TO  MICRO FINANCE